KN:PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

1. PEMERINTAH DAN RUMAH TANGGA : PRBEDAAAN CARA BERFIKIR

Dalam dunia perekonomian modern saat ini kita melihat bahwa ada empat kelompok utama dari subyek – ubyaek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pemerintah/Negara dan subjek luar negeri. Masing – masing subyk ekonomi ini memiliki kegiatan-kegiatan yang umumnya bertujuan ubntuk memenuh keinginan atau memberikan kepuasan bagi anggota-anggota dari subyaek ekonomi tersebut.
Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan kemanan, kadilan, pekerjaan umum dll yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat atau warga negaranya.
Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan (pendapatan) yang ada. Jadi besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan ditentukan oleh besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut.
Sebaliknya bagi subjek ekonomi Negara bukan penarimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi pada umumnya justru sebaliknya yaitu pengeluaran Negara akan mempengaruhi penerimaan Negara. Kalau Indonesia misalnya mentargetkan kenaikan produk domestic bruto (PDB) ebesar 6% per tahun alam pelita I, II, III adalah demi adanya pendapatan perkapita yang dapat mejamin kehidupan layak bagi penduduknya. Bila laju petumbuhan penduduk Indonesia antara 1970-1981 adalah 2,34% per tahun, maka dengan eningkatan Produk Domestik Bruto sebesar 6% per tahun, secara kasar PDB perkapita akan meningkat dengan kurang lebih 3,66% per tahun hanyalah kira-kira sebesar US$ 13,5/tahun, ini merupakan kenaikan yang masih kecil sekali disbanding dengan peningkatan pendapatan nasional negar-negara lain. Apabila ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau perbandingan antara kenaikan capital dan penambahan output sebesar 2, maka dana kapial yang diperlukan adalah sebagai berikut :

ICOR= ∆K =2
∆Y
Dimana :
∆K = tambahan capital (investasi)
∆Y = tambahan pandapatan

Karena ∆K = 6%, maka ∆Y = 2x6% =12%.









Dengan adanya dana dalam negeri yang berasal dari tabungan sebesar 6% dari PDB, maka pemerintah harus mencari tambahan dana dari sumber lain. Jadi di sini jelas bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah mulai dengan melihat target dalam menentukan berapa dan yang harus dikeluarkan, kemudian mencari sumber dana atau penerimaaannya. Kalau tidak demikian, dapat terjadi bahwa perekonomian tidak berkembang dan kesejahteraan masyarkat tidak terjamin. Sebagai misal apabila pemerintah mendasarkan pengeluaran bersarkan pada tersdianya dana, maka dengan dana tersedia 6 % dari pendapatan nasional berarti invstasi (∆K) hanya setinggi 6% dari pendapatan nasional.
Dengan ICOR = 2 berarti bahwa tambahan pendapatan nasional (∆PDB = ∆Y ) akan sebesar :
∆Y = ∆K/2 = 6%/2 = 3% /tahun
Dengan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 2,34% / tahun, maka kenaikan PDB perkapita hanya sebesar 0,66%, yang bagi Negara-negara berkembang dan miskin kenaikan ini tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu dengan semangat pembangunan yang tinggi, Negara-negara sedang berkembang harus mencoba membuat target perkembangan dan pengeluaran yang pantas demi peningkatan pendapatan riil perkapita, kemudian mencari sumber-sumber penerimaan Negara guna membiayai pengeluaran tersebut.
Yang dimaksud dengan ilmu keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian tersebut. Keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja Negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Jadi ilmu keuangan Negara itu merupakan suatu studi tentang apa yang seharusnya atau merupakan ilmu ekonomi normative, sedangkan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang apa adanya disebut ilmu ekonomi positif.

2. PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara aktif mapun secara pasif.
Dalam system perekonomian menganut paham liberalisme atau kapitalisme dalam bentuk yang murni, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Menurut kaum klasik, tertama Adam Smith pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu dalam bidang petahanan nasional, keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kegiatan-kegiatan macam ini tidak pernah menarik perhatian para individu baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian untuk mengusahakannya. Hal ini disebabkan oleh karena keuntungan yang timbul kendati usaha tersebut boleh dikatakan tidak ada bahkan seringkali pengeluaran-pengeluarannya jauh lebih besar dari penerimaaannya.
Disamping itu kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek, teapi pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh individu baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian. John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan dalah lebih bai dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah , hanya saja memang ada beberapa pengecualiannya, ia mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan yaitu :
a) Bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu walupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi individu atas serangan dari luar mupun dari dalam tetap dibutuhkan.
b) Para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah – masalahnya sendiri.
c) Pemerintah adalah “inferior” dalam hal mengusahakan industri maupu perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta.
d) Orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingannya sendiri.

Uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya, diharapkan mereka itu akan dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur semua kebutuhannya telah terpenuhi, maka semua orang dalam Negara yang bersangkutan dengan sendirinya juga akan merasa makmur.
Namun di lain pihak dengan melihat adanya kekurangan dan bahaya yang ditimbulkan oleh system kapitalis, maka timbullah aliran/paham yang lain yaitu yang disebut dengan system sosilais. Dikatakan bahwa system kapitalis membawa kehidupan manusia kearah kehancuran, karma kebebasan mutlak dari para individu akan menimbulkan banyak pertentangan kepentingan di antara para individu itu sendiri. Akibatnaya golongan ekonomi kuat akan terus menerus mendesak golongan ekonomi lemah, sehingga sosialisme alam bentuknya yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu tadi. Pemerintahlah yang mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur pendidikan serta kesehatan dan sebagainya.
Kritik yang diberikan terhadap system sosialis adalah bahwa dengan dihapuskannya kebebasan individu akan menguragi hak-hak asasi manusia dan juga mengurang inisiatif individu. Mungkin pula kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah itu akan merupakan kebijakan yang dipaksakan, dan memang seringkali demikian.
Dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada pertengahan abad ke-20, ternyata tidak ada lagi sistem-sistem ekstrim yang murni. Negara-negara yang semula menganut system kapitalis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan da inisistif-inisiatif individu. Jadi jelasnya system ekonomi yang berlaku di dunia pada abad sekarang ini merupakan system pewrekonomian yang bersifat campuran. Mengenai mana yang dapat dikatakan lebih bersifat sosialis atau lebih bersifat kapitalis hanya tergantung pada derajat atau sampai seberapa jauh peranan pemerintah itu dalam perekonomian Negara yang bersangkutan.

3. KEPINCANGAN-KEPINCANGAN DALAM MEKANISMR PASAR

Dari uraian-uraian diatas tampak bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan dalam kegiatan-kegiatan ekonomoi karena mekanisme pasar yang dianut oleh system kapitalis yang murni memiliki beberapa kelemahan. Pada dasarnya kelemahan-kelemahan tersebut timbul karena :
a). Adanya barang-barang kolektif (collective goods)

Barang-barang kolektif (collective goods) atau disebut pula barang publik
(public goods) adalah barang-barang dan jasa-jasa secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. barang-barang dan jasa-jasa ini tidak boleh tidak harus disediakan bagi orang-orang sebagai suatu keseluruhan dan bukannya disediakan bagi orang-orang secara individu. Ini adalah prinsip non rivaly. Konsumsi seseorang tidak akan menguragi tersedianya barang atau jasa itu bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya. Secara sistematis dapat dituliskan Xs = X1 = X2 = X3 =XN dimana Xs adalah jumlah seluruh barang public yang tersedia untuk dikosumsi oleh setap indvidu dalam pereknomian walaupun memberikan kepuasan yang berbeda. Jumlah yang dikonsumsi seseorang X1 tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain dan MCi (X) = 0, atau penyediaan barang public bagi konsumen lain tidak memberikan biaya tambahan sama sekali. Ini berbeda dengan apa yang disebut barang privat (private goods), dimana untuk jenis barang ini bila seseorang telah mengkonsumsikannya, maka tersedianya barng tersebut bagi orang lain akan berkurang. Dalam hal ini rivalry pricple berlaku. Secara matematis dapat dituliskan Ys = Y1 + Y2 + Y3 +….. + YN di mana Ys adalah jumlah barang privat yang tersedia . N adalah jumlah orang yang mengkonsumsi barang Y dalam perekonomian . Y1 , adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi konsumen 1 dan memberikan manfaat hanya kepada konsumen 1. Manfaat ini tidak ada hubugannya dengan jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen lainnya maupu jumlah seluruh barang yang dikonsumsi oleh konsumen lainnya maupu jumlah seluruh barang yang tersedia. Hal ini dapat dituliskan dengan
Ys - Y1 = Y2 + Y3 +…… YN yang berarti dengan kosumsi Y1 , jumlah yang tersedia untuk konsumen lain berkurang sebesar Y1.
Guna memperjelas pengertian kita mengenai “barang public” dan “barang privat” kita lihat gambar yang melukiskan bagaimana bentuk permintaan agregat (aggregate demand) dari masing-masing jenis barang itu, kemudian kita hadapkan dengan kurva penawaran agregat untuk masing-masing barang guna menentukan tingkat harga barang tersebut.
Kita mulai dengan barang privat X dan hanya ada dua orang konsumen A dan B yang masing-masing mempunyai skala permintaan sendiri (Gambar 1.1.). Skala permintaan konsumen A ditunjukan oleh kurva permintaan DA, dan skala permintaan B ditunjukan oleh kurva permintaan DB. Kurva permintaaan agregat atau kurva permintaan pasar DA+B merupakan penjumlahan secara horizontal kurva permintaan DA dan DB Tingkat harga barang X setinggi P1 ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan agregat DA+B dan kurva penawaran agregat S. Tingkat harga P1 juga dihadapi konsumen A membeli barang X tersebut sebanyak OF dan konsumen B membeli barang X sebanyak OG,


P
P P


P1 P1 P1



0 0
Konsumen A Konsumen B Pasar
Gambar 1.1.
Pasar Barang Privat

Di mana OF + OG = OH yaitu jumlah yang diperjual belikan di pasar.
Sekarang kita lihat gambar 1.2. yang menjelaskan permintaan dan penawaran akan barang public Z. Juga dianggaap hanya ada dua konsumen A dan B dengan kurva permintaan maing-masing DA dan DB serta kurva permintaaan pasar (DA+B) merupakan penjumlahan vertical antara DA dan DB Dalam hal ini kita menganggap pula bahwa konsumen sudi memberitahukan guna batas dari rupiah yang terakhir untuk barng public Z tersebut. Untuk barang public, karena konsumsi barang A tidak mengurangi barang Z itu bagi B, maka dengan jumlah barang Z yang sama sebanyak ON, nilai atau harga yang diberikannya di pasar adalah jumlah antara nilai yang diberikan seorang A dan seorang B, masing-masing adalah OM dan OL dimana OM + OL = OK, di mana OK adalah nilai yang seharusnya terjadi di pasar







Gambar 1.2
Pasar Barang Publik
















Ciri lain dari barang public adalah penyediaannya tidak dapat dibatasi pada orang-orang yang bersedia membayarnya saja. Barang-barang dan jasa-jasa yang demikian itu tidak dapat diarik dari konsumsi apabila ada sebagian orang/individu yang menolak untuk membayarnya.
Sebagai contoh, adalah pertahanan nasional. Keamanan yang ditimbulkan karena adanya angkatan bersenjata kita dinikmati oleh seluruh penduduk Negara kita. Semua penduduk menerima perlindungan yang sama dari angkatan bersenjata kia apakah mereka itu bersedia membayar terhadap jasa yang diberikan oleh angkatan bersenjata.
Dalam hal-hal yang bersifat pribadi seperti barang privat, kesulitan seperti diatas tidak mungkin terjadi. Jika seorang menyukai sesuatu barang atau jasa sedangkan orang yang lain tidak menginginkannya, maka orang yang pertama akan membayarnya dan menerima barang atau jasa yang dikehendakinya, sedangkan orang yang kedua tadi tidak akan membayar dan tidak menerima apa-apa. Untuk barang privat ini jika ada seseorang yang tidak mau melakukan pembayaran tetapi mengnginkan suatu barang dan jasa maka dengan mudah seorang penjual barang atau jasa itu akan menolaknya. Jadi dalam hal barnag privat ini dikenal apa yang disebut dengan “rxclusion principle” yaitu setiap prinsip yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak bersedia melakukan pembayaran dapat dikecualikan atau dikeluarkan dari penggunaan/pemanfaatan batrang/jasa tersebut.
Tidak semua barang yang disediakan bagi semua orang secara bersama-sama di sebut sebagai barang public. Dalam beberapa hal”exclusion principle” itu diterapkan juga untuk barang-barang jenis ini yaitu dalam hal pendidikan misalnya. Pendidikan disediakan oleh pemerintah bagi semua anggota masyarakat tetapi hanya orang-orang yang bersedia membayarnya deperkenankan untuk memanfaatkan jasa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Perkecualian yang yang terjadi tetap ada ialah bagi mereka yang tidak sanggup membayar atau tidak mau membayar, tetapi mereka diizinkan untuk menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh pendidikan tadi. Hal ini kemungkinan karena mereka itu sangat cakap dan pandai sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Hal ini karrena konsumen akan menggunakan uangnnya untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa lain yang dianggap oleh pemerintah kurang pokok kurang penting sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk mengarahkan konsumsi para individu kepada konsumsi yang penting dan untuk kepentingan banyak orang.
Jadi karena swasta tidak tertarik untuk menghasilkan barang kolektif/barang public berhubung sulit untuk menarik keuntungan maka pemerintahlah yang akan mengusahakannya demi memenuhi kebutuhan masayarakat, karena memang barang-barang public sangat diperlikan masayarakat.





b). Perbedaaan biaya privat dan social, serta manfaat privat dan manfaat social

Dalam perekonomian pada umumnya seringkali persaingan sempurna merupakan suatu alat yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi produsen dan memaksimumkan kepuasan bagi koinsumen melalui penentuan harga barang-barang dan jasa-jasa di dalam perekonomian tersebut. Jadi harga merupakan suatu alat yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya dan manfaat.
Seorang prodesen swasta, dalm hal-hal tertentu tidak harus membayar semua biaya yang terjadi dalam perekonomian yang timbul karena kegiatannya, dan di lain pihak ia mungkin sekali tidakj dapat menarik keuntungan/manfaat seluruhnya yang timbul dari usaha yang sama tersebut. HRG_HRG yang digunakannya di dalam mengambil keputusan tidak akan benar-benar mencerminkan nilai yang ditimbulkannya dalam perekonomoan karena kegiatannya itu. Sehingga akhirnya keputusan swasta yang didasarkan atas harga-harga tersebut tidak akan mencapai tujuan masyarakat yang maksimal. Perbedaan ini sering disebabkan oleh adanya “external conomies”dan “external diseconomies”. Demikian pula sebaliknya kalau kita tidak mau menddidik anak-anak kita. Karena masalah “external conomies”dan “external diseconomies” ini tidak diperhitungkan secara langsung dalam biaya dan hasil produksi, maka nasalah biaya social dan manfaat sosial yang timbul karenanya harus ditangani oleh pemerintah. Sebagai contoh apabila didirikan sebuah pabrik penyamakan kulit perusahaan ini hanya cenderung untuk menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan seperti bahan dasar \ kulit, tenaga kerja, sewa mesin, gudang penyusutan dan sebagainya dan tidak memperhitungkan pengorbanan masayarakat berupa bau busuk yang ditinbulkan oleh pabrik penyamakan kulit tersebut.

c). Adanya risiko yang sangat besar

Semua orang sebagai individu maupun bersama-sama selalu berusaha untuk menekan resiko yang mungkin terjadi menjadi sekecil mungkin. Dalam kenyataan, masing-masing kegiatan/usaha memiliki resiko sendiri-sendiri, ada yang resikonya ringan tetapi ada pula yang sangat besar. Biasanya usaha-usah/kegiatan – kegiatan yang mempunyai resiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh swasta. Sebagai misal untuk mendirikan sumber tenga listrik, diperlikan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang lama untuk dapat memungut hasil/manfaatnya. Pemanfaatan dari hasil usaha itu mungkin dimonopoli oleh orang yang mengusahakannya, tetapi biasanya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga sudah tentu pihak swasta tidak mau menanggung resiko kegiatan itu.





d). Sifat-sifat monopoli

Banyak usaha-usaha tertentu yang sebaiknya diusahakan secara monopoli artinya oleh benar-benar organisasi yang menghasilkan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat. Jenis-jenis usaha ini mempunyai sifat-sifat tertentu yaitu bahwa biaya rata-rata nya selalu menurun dengan makin banyaknya barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkannya (decreasing cost activities). Lihat gambar 1.3. Dari gambar 1.3 tampak bahwa produsen barang x harus menghasilkan x dalam jumlah yang sangat besar. Di sini biaya rata-rata terus menurun sampai jumlah Xo¹ sehingga kurva biaya marginal selalu berada dibawah kurva biaya rata-rata. Perusahaan ini akan menghasilkan dengan rugi pada output OXo sebab harga jual barang tersebut pada saat itu biaya marginal (MC) sama dengan penerimaan marginal(MR)).
Gambar 1.3.

Perusahaan akan berusaha menghasilkan output sebanyak mungkin agar keuntungan menjadi maksimal yaitu bila kurva biaya rata-ratanya sudah mulai menaik, misalnya pada OX1 diman MC=MR. Jadi kalau kegiatan ini dilaksanakan oleh banyak perusahaan, maka mereka tidak akan mendapat keuntungan karena dengan pasar tertentu jumlah barang yang dihasilkan akan terlalu banyak karena masing-masing harus menghasilkan barang x sebanyak OX1 dan harus dijual pada tingkat harga yang sangat rendah. Sehingga satu-satunya cara adalah bahwa barang-barang seperti itu harus dihasilkan oleh seorang pengusaha tunggal, atau seorang monopoloist. Tetapi monopoli selalu menghasilkan kerugian sosial (social loss) dan karena barang terserbut biasanya juga untuk keperluan orang banyak maka kegiatan itu harus dihasilkan oleh pemerintah. Seandainya ada dua atau lebih organsasi yang mengusahakan satu jenis usaha yang mempunyai sifat yang demikian itu, maka akan terjadi duplikat saja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu monopoli lebih merupakan organisasi yang cocok untuk wadah jenis usaha tersebut. Tetapi hendaknya diingat bahwa tanpa adnya campur tangan pemerintah, maka akan timbul kerugian social yang sangat besar dalam masyarakat karena penentuan harga yang terlalu tinggi dan jumlah produksi yang terlalu sedikit oleh monopolist tersebut.

E). Adanya infalsi dan deflasi

Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis. Pemerintah dapat mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya. Pemerintah dapatt menggunakan politik fiscal maupun politik moneternya untuk mengatasi inflasi maupun deflasi tersebut. Misalnya apabila ada kenaikan harga-harga umum (inflasi) dengan politik moneter pemerintah dap menjalankan “tight money policy” sedangkan dengan politik penghematan pengeluaran dan meningkatkan penerimaan Negara.

Dalam gambar 1.4 ,YF adalah tingkat pandapatan nasional pada kesempatan kerja penuh (full employment) di mana tampak bahwa permintaan agregat (C + I) = YFB lebih kecil daripada penawaran agregat OYF = YFA, sehingga AB adalah celah deflasi sebagai akibat dari adanya persediaaan yang tidak terjual dan ini cenderung membawa harga-harga untuk terus turun dan pendapatan atau output ajkan turun pula sampai YE. Ini berarti perekonomian semakin jauh dari tingkat kesempatan kerja penuh atau mengalami adanya pengaguran yang tentunya tidak dikehendaki oleh perekonomian manapun. Oleh karena itu pemerintah harus ikut campur tangan untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan mengadakan pengeluaran Negara sebesar celah deflasi itu, sehingga menggeser kurva permintaan agregat ke atas sampai memotong garis 45º di titik S dan kesempatan kerja penuh akan tercapai kembali, serta perekonomian dalam keadaan seimbang.

E). Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik

Dengan mekanisme pasar perusahaan-perusahaan itu, kemampuan para pengusaha dan pengawasan secara otomatis akan menjadi semakin lemah sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik-pabrik itu tidak dapat dicegah begitu saja sehingga memerlukan campur tangan pemerintah baik bagi perkembangannya maupun bagi pengarahannya.
g). Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata
Mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis mempersempit /mengurangi perbedaan pendapatan yang semakin tajam dalam masyarakat. Dengan mekanisme pasar golongan lemah akan semakin menjadi miskin. perusahaan-perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing. Perusahaan besar akan mempu membeli masukan (input) dengan harga yang mahal dan mampu menjual hasil (output) dengan harga yang murah guna menyaingi perusahaan yang kecil-kecil.
Karena distribusi pendapatan yang lebih merat merupakan salah satu cita-cita perjuangan bangsa, maka masalah ini tidak dapat di serahkan kepada swasta atau mekanisme pasar untuk mencapai kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin sempit.


4. EKSTERNALITAS DAN BARANG PUBLIK

Telah diuraikan di depan bahwa barang public adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok yaitu :
a. nonrival consumption dan
b. non exclusion
Kalau suatu benda mempunyai dua sifat tersebut, apakah barang tersebut dihasilkan oleh pemerintah atau swasta maka barang tersebut berfungsi sebagai barang public.
Nonrival Consumption, artinya adalah sejumlah orang dapat mengkonsumsikan secara simultan akan barang tersbut, atau dapat dikatakan pada tingkat produksi tertentu konsumsi yang dilakukan terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh adalah jalan, dan perathanan nasional, di mana konsumsi terhadap jalan dan pertahanan nasional oleh seseorang tidak akan mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk mengkonsumsikan barang tersebut.
No-exclusion. Apakah seseorang itu mau membayar atau tidak dalam mengkonsumsi barang public itu, ia tetap apat memperoleh manfaat. “Non-exclusion” berarti kita tidak dapat membatasi manfaat barng public itu pada orang-oramg tertentu, yaitu yang sanggup membayar saja.
Dalam memproduksi, mendistribusikan, mengkonsumsi suatu barang dapat menimbulkan akibat sampingan yang berupa manfaat yang diterima atau kerugian yang dibebankan kepada orang lain yang tidak secara langsung terlibat dalam pertukaran pasar. Akibat sampingan itu disebut eksternalita (externalities), yang dapat digolongkan menjadi external benefit, kalau ada manfaat, dan external cost kalau timbul kerugian. Imunisasi tehadap suatu penyakit yang dilakukan dapat menimbulkan “external benefit”,yaitu kemungkinan terjangkitnya penyakit tersebut dalam masyarakat menjadi kecil. Polusi udara yang merupakan kerugian bagi orang lain (external cost) yang tidak mengendarai mobil. Dengan pengertian seperti uraian diatas kiranya dapat ditarik persamaan antara externalita dan barang public. Pada tingkat formal antar keduanya terdapat peamaan atau mirip sekali.Demikian pula dalam hal polusi, akan timbul “nonrival cost”, yaitu sejumlah besar orang-orang akan menderita polusi karena menghirup udara yang tercemar dan sulit untuk menentukan bahwa polusi tersebut hanya diderita oleh orang tertentu.
Perbedaan antara barang public dan eksternalita ialah bahwa akibat dari externalita tidak sengaja diharapkan. Juga perbedaan ini terletak pada distribusi manfaat. Externalita akan menimbulkan manfaat tidak langsung yang berbeda antara yang diterima oleh orang yang tidak terlibat. Sedangkan untuk barang publik ada kecendrungan yang sama bagi siapa saja baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh manfaat.








5. MACAM KEGIATAN PEMERINTAH

Dengan melihat kelemahan-kelemahan mekanisme pasar seperti yang diuraikan di muka, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian dan kita dapat menggolongkan kegiatan pemerintah menjadi 4 golongan yaitu :
A. Kegiatan dalam mengalokasikan fakto-faktor produksi maupun barang-barang dan/atau jasa-jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memuaskan kebutuhan- kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Misalnya pendidikan, pertahan keamanan, serta keadilan.
B. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan. Ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat.
C. Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiscal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat (aggregate demand) sehingga dapat mempertahankan fullemployment dan menghindari inflasi maupun deflasi.
D. Kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang baik.


Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegiatan pemerintah meliputi bidang alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan.